Jacques Rancière dan Egaliter Anarkis

Gambar ini adalah sebuah Representasi melawan demokrasi ala Jacques Rancière

*)Ditulis oleh Nonzerosum. Seorang vegan dari Wales.

_

Jacques Rancière, di sisi lain, mengusulkan gagasan politik radikal yang sangat berbeda dengan politik orang kebanyakan. Baginya, politik muncul dari ruang yang retak dan bukan ruang yang halus; sesuatu yang memecah hubungan sosial di luar diri sendiri daripada menjadi imanen.

Gagasan Rancière tentang politik juga kuat dan kadang-kadang mejadi gagasan yang paralel dengan anarkisme, serta memiliki implikasi penting untuknya, seperti yang akan saya tulis. Memang, Rancière kadang-kadang menggambarkan pendekatannya pada politik sebagai “anarkis” dengan contoh, ia melihat demokrasi yang baginya tidak ada hubungannya dengan agregasi preferensi atau kumpulan institusi tertentu, tetapi lebih merupakan bentuk egaliter dari politik, di mana semua hubungan sosial hierarkis tidak cocok sebagai “pemerintahan”.

Selain itu, seluruh proyek politiknya lahir untuk mengganggu tatanan hierarki dan semua bentuk otoritas yang ada, untuk menggeser posisi kekuasaan dari masyarakat yang dipimpin, didominasi dan dikuasai. Segala bentuk politik pelopor (vanguardism), bagi Rancière, hanyalah gagasan elitisme dan penghinaan bagi masyarakat biasa. Memang, masyarakat “biasa” ini sebenarnya luar biasa; mampu membebaskan diri mereka sendiri tanpa campur tangan partai revolusioner.

Kita dapat melihat gagasan ini khususnya dalam penelitian Rancière tentang guru sekolah Prancis abad ke-19 yang bernama Joseph Jacotot, yang mengembangkan metode pendidikan anarkis di mana ia mampu mengajar siswa dengan gaya bahasa yang berbeda dari gaya bahasa pendidik lainnya, dan di mana siswa berada dapat menggunakan metode ini untuk mengajar diri mereka sendiri dan orang lain. Penemuan bahwa seseorang tidak perlu menjadi ahli dalam subjek atau bahkan memiliki pengetahuan nyata tentang hal apapun untuk mengajarkannya, melemahkan postur penguasaan dan otoritas intelektual; postur bahwa semua bentuk politik yang dilembagakan didasarkan pada otoritas politisi profesional, ahli, teknokrat, ekonom; mereka yang mengaku memiliki pengetahuan lebih yang tidak dimiliki orang lain.

Semua bentuk dominasi politik dan sosial bersandar pada ketimpangan kecerdasan yang disyaratkan, melaluinya hierarki dinaturalisasi dan posisi subordinasi diterima. Jika seperti yang ditunjukkan dalam percobaan Jacotot, sebenarnya ada kesetaraan kecerdasan dan gagasan bahwa tidak ada yang secara alami lebih atau kurang cerdas daripada orang lain, bahwa setiap orang sama-sama mampu belajar dan mengajar diri mereka sendiri; ini secara fundamental membahayakan prinsip inegaliter yang tatanan sosial didirikan. Bentuk emansipasi intelektual ini mengisyaratkan adanya politik egaliter yang mendalam, suatu politik yang tidak hanya mencari kesetaraan, tetapi juga yang lebih penting didasarkan pada fakta absolut kesetaraan. Dengan kata lain, politik, bagi Rancière dimulai dengan fakta kesetaraan: Kesetaraan bukan tujuan akhir, tetapi titik awal, anggapan untuk dipertahankan dalam setiap keadaan.

Selanjutnya, emansipasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai untuk rakyat, itu harus dicapai oleh rakyat, sebagai bagian dari proses emansipasi diri di mana ada pengakuan oleh individu atas kesetaraan orang lain.

Jelas, ide-ide pembebasan diri, otonomi, dan destabilisasi hierarki sosial dan politik ini melalui pengakuan dan penegasan kesetaraan mendasar dari semua makhluk yang berbicara, memiliki kesamaan yang jelas dengan anarkisme. Pemikiran Rancière adalah sejenis anarkisme, di mana dominasi dan “hasrat untuk ketidaksetaraan” yang menjadi alasannya untuk dipertanyakan pada tingkat yang paling mendasar. Namun, saya akan menyarankan bahwa konsepsi politik Rancière juga memungkinkan kita untuk memikirkan kembali aspek-aspek tertentu dari anarkisme dan membawanya ke arah teoretis dan politis yang baru. Yang sentral di sini adalah penataan kembali anarkisme tertentu; tidak lagi di sekitar pertentangan antara masyarakat dan negara, tetapi antara “politik” dan “polisi”. Dengan kata lain, antagonisme sentral tidak begitu banyak antara dua entitas, tetapi antara dua mode yang berbeda berkaitan dengan dunia.

“Polisi” mengacu pada rasionalitas “penghitungan” yang menemukan tatanan sosial yang ada; sebuah logika yang memisahkan dan mengatur ruang sosial; menugaskan berbagai identitas pada tempat mereka dalam hierarki sosial. Dalam hal ini, polisi akan memasukkan fungsi-fungsi koersif dan represif negara yang biasa, tetapi juga mengacu pada gagasan yang jauh lebih luas tentang organisasi dan regulasi masyarakat, distribusi tempat, dan peran. Dengan kata lain, dominasi dan hierarki tidak dapat terbatas pada negara, tetapi pada kenyataannya terletak di semua jenis hubungan sosial yang memang dominasinya adalah logika tertentu dari organisasi sosial, di mana orang-orang ditempatkan pada peran tertentu seperti “pekerja”, atau “penjahat”, atau “imigran ilegal”, atau “perempuan”.

Politik, di sisi lain adalah proses yang mengacaukan logika tatanan sosial ini; yang memecah ruang sosial melalui permintaan oleh yang dikeluarkan untuk dimasukkan. Bagi Rancière, politik muncul dari perselisihan mendasar atau “ketidaksepakatan” (mesentente) antara kelompok tertentu yang dikucilkan dari tatanan sosial yang ada: kelompok sosial yang dikucilkan ini tidak hanya menuntut agar suaranya didengar dan menyatakan bahwa ia dimasukkan dalam tatanan sosial, tetapi lebih tepatnya, ia mengklaim melakukan hal itu untuk mewakili seluruh masyarakat.

Jadi, yang penting bagi politik menurut Rancière, adalah bahwa bagian yang dikucilkan tidak hanya menuntut untuk dihitung sebagai bagian dari keseluruhan sosial, tetapi juga mengklaim bahwa ia benar-benar mewujudkan keseluruhannya. Rancière menunjukkan cara bahwa di Yunani kuno, demo atau “masyarakat”; orang miskin yang tidak memiliki tempat tetap dalam tatanan sosial, menuntut untuk diikutsertakan, menuntut agar suaranya didengar oleh tatanan aristokratis dan dengan melakukan itu, diklaim mewakili kepentingan universal seluruh masyarakat. Dengan kata lain, ada semacam substitusi metonimis dari bagian untuk keseluruhan bagian mewakili perjuangannya dalam hal universalitas: kepentingan khususnya direpresentasikan sebagai identik dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, tuntutan sederhana untuk dimasukkan, menyebabkan kehancuran atau dislokasi dalam tatanan sosial yang ada: bagian ini tidak dapat dimasukkan tanpa mengganggu logika tatanan sosial yang didasarkan pada sebuah pengecualian.

Untuk memberikan contoh kontemporer: perjuangan para imigran “ilegal” mungkin kelompok yang paling dikucilkan saat ini untuk mendapat tempat dalam masyarakat agar status mereka dilegitimasi; akan menciptakan semacam kontradiksi dalam tatanan sosial yang menolak untuk memasukkan atau bahkan mengakui mereka; yang menjanjikan hak-hak yang sama dan demokratis untuk semua orang namun menolak mereka untuk kelompok khusus ini. Dengan cara ini, tuntutan “ilegal” untuk dihitung sebagai “warga negara” menyoroti ketidakkonsistenan situasi di mana hak-hak demokratis universal dijanjikan kepada semua orang tetapi dalam praktiknya hanya diberikan kepada sebagian orang; ini menunjukkan bahwa pemenuhan janji demokratis akan hak-hak universal paling tidak tergantung pada pengakuan mereka juga sebagai warga negara dengan hak yang sama. Oleh karena itu, tahap diskursif yang menjadi dasar politik terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam struktur universalitas antara janjinya dan aktualisasinya.

Untuk memberikan contoh lebih lanjut: protes yang terjadi di Perancis pada tahun 2004 tentang larangan jilbab di sekolah menunjukkan ketidakkonsistenan situasi di mana, di satu sisi, semua orang secara resmi diakui memiliki hak yang sama sebagai warga negara Republik Perancis, sementara pada di sisi lain, undang-undang diperkenalkan atas nama ideal kesetaraan Republikan yang jelas mendiskriminasi dan menargetkan minoritas tertentu. Karena itu adalah suatu kesalahan untuk mengklaim, seperti yang dilakukan oleh anggota parlemen yang konservatif dan sosialis, bahwa protes dan tindakan perlawanan terhadap hukum jilbab adalah anti-Republik: sebaliknya, para wanita Muslim yang memprotes larangan jilbab melambaikan warna gelap dan memegang plakat dengan kata-kata Liberté, Egalite, Fraternité.

Dengan mengidentifikasi cita-cita Republik, mereka menyoroti dengan cara yang sangat efektif; fakta bahwa mereka dikeluarkan dari cita-cita ini. Pesan mereka adalah bahwa mereka percaya pada Republik tetapi Republik tidak percaya pada mereka. Di sini kita melihat bagian yang dikecualikan mengklaim mewakili universalitas ideal egaliter melalui tuntutan sederhana untuk dihitung. Jadi bagi Rancière, “politik ada kapan pun jumlah bagian dan partai masyarakat terganggu oleh prasasti bagian dari mereka yang tidak memiliki bagian”.

Sementara itu mungkin tampak bahwa permintaan untuk dimasukkan ke dalam tatanan sosial, hukum, dan politik yang ada bukanlah strategi anarkis; intinya adalah bahwa permintaan untuk inklusi karena ia dibingkai dalam hal universalitas, bagian yang dalam sangat pengecualian, mengklaim sebagai keseluruhan, menyebabkan dislokasi perintah ini. Dalam pengertian ini, politik radikal dewasa ini mungkin mengambil bentuk gerakan massa yang membangun diri mereka sendiri di sekitar kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tersingkirkan, seperti kaum miskin, atau imigran “ilegal”. Tentu saja ini tidak berarti bahwa gerakan massa tidak boleh peduli dengan isu-isu global umum seperti lingkungan; tetapi memobilisasi di sekitar struktur dominasi dan eksklusi tertentu dan di sekitar mereka yang paling terpengaruh olehnya, dapat menjadi bentuk perlawanan yang efektif.

Namun, kepentingan teoritis untuk anarkisme dari pemahaman Rancière tentang politik terletak pada penjelasannya tentang subjektivitas politik. Bagi kaum anarkis khususnya kaum anarkis klasik, subjek memberontak sebagian karena seperti yang akan dikatakan Bakunin, ada kecenderungan alami dan spontan untuk memberontak, tetapi lebih tepatnya, karena subjek secara intrinsik dan organis bagian dari masyarakat, dan masyarakat dikondisikan oleh esensi tertentu yang rasional dan alami yang terkuak ke arah revolusi dan emansipasi. Dengan kata lain, anarkisme tidak hanya didasarkan pada visi emansipasi manusia dan kemajuan sosial tertentu, tetapi juga pada gagasan rasionalitas sosial yang bergerak menuju arah itu. Gagasan ini dapat dilihat dalam pemahaman materialis Bakunin tentang hukum alam dan sejarah hukum yang dapat diamati secara ilmiah (Bakunin, 1953: 69) atau keyakinan Kropotkin bahwa ada kecenderungan bawaan dan evolusi terhadap mutualisme dalam semua makhluk hidup, atau, dalam konsepsi Murray Bookchin; potensi “keutuhan” yang merupakan pusat idenya tentang ekologi sosial.

Apa yang kami temukan di sini adalah gagasan tentang kemajuan sosial, baik didorong oleh dialektika atau hukum-hukum alam atau sejarah. Yang sentral di sini adalah pandangan bahwa subjek manusia tidak hanya pada dasarnya jinak (bagi Kropotkin, manusia memiliki kecenderungan alami terhadap kerja sama) tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan sosial. Subyektivitas politik radikal, bagi kaum anarkis, adalah ekspresi dari sosialitas yang melekat.

Pandangan Rancière tentang subjektivitas politik akan sedikit berbeda dari ini. Tidak ada kecenderungan alami atau sosial terhadap revolusi; alih-alih, yang penting adalah ketidakpastian dan kontingensi politik. Selanjutnya, subjek politik tidak didasarkan pada konsep esensialis sifat manusia; melainkan subjek muncul dengan cara yang tidak dapat diprediksi melalui pecahnya peran dan identitas sosial yang tetap. Poin terakhir ini penting. Bagi Rancière, subjektivitas politik bukanlah penegasan atau ekspresi dari sosialitas bawaan, tetapi lebih merupakan perpisahan dengan sosial. Ini adalah semacam de-subyektifikasi atau “dis-identifikasi”  – “penghapusan dari sifat alami tempat” – di mana seseorang menjauhkan diri dari peran sosial normal seseorang:

Subjektivitas politik memaksa mereka keluar dari kejelasan seperti itu dengan mempertanyakan hubungan antara siapa dan apa dalam redundansi yang tampak dari pengajuan keberadaan […] ‘Pekerja’ atau lebih baik lagi ‘proletar’ adalah subjek yang mengukur masalah tersebut. kesenjangan antara bagian pekerjaan sebagai fungsi sosial dan tidak memiliki bagian dari mereka yang melaksanakannya dalam definisi kesamaan masyarakat.

Alih-alih subjektivitas politik muncul sebagai imanen dalam masyarakat, adalah sesuatu yang dalam arti tertentu  berasal dari “luar”, bukan dalam hal eksterior metafisik, tetapi dalam hal proses pelepasan dari posisi subjek yang mapan dan identitas sosial.