Ini adalah esai yang ditulis oleh Saul Newman.

Salah satu pertanyaan sentral untuk aplikasi sosial teori psikoanalitik adalah apakah ia dapat mempromosikan perubahan sosial dan politik yang signifikan, dan sejauh mana itu dapat memberikan landasan teoritis untuk kritik radikal terhadap praktik, wacana, dan lembaga politik yang ada. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi teori psikoanalitik Lacanian untuk politik radikal—khususnya, anarkisme. Ini mungkin tampak latihan yang mustahil di awal.

Jacques Lacan adalah seorang psikoanalis, bukan ahli teori politik—masih kurang seorang aktivis politik.  Dia sangat curiga terhadap politik radikal kaum Kiri; menunjuk pada hubungan yang ambigu antara pelanggaran dan otoritas revolusioner. Namun, tujuan di sini bukanlah untuk menyarankan bahwa Lacan adalah seorang anarkis,atau pemikirannya membelok ke arah itu. Ini adalah untuk memeriksa implikasi dan relevansi ide-ide Lacanian—khususnya, teorinya tentang empat wacana, meskipun tampaknya kesulitan aplikasi ini; ada sejumlah titik konvergensi yang dapat dikembangkan di sini. Konsep Lacanian tertentu, ketika diterapkan pada wacana politik dan sosial, memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi sejumlah dimensi yang termasuk: hubungan struktural dan diskursif antara otoritas dan perlawanan, perangkap fantasi utopis, dan kontingensi dan ketidakpastian dari bidang politik.

Mengapa Anarkisme ?

Runtuhnya sistem Komunis hampir dua dekade lalu menyebabkan kekecewaan mendalam di Barat, tidak hanya dengan proyek Komunis—yang telah dalam keadaan krisis selama beberapa waktu—tetapi dengan politik sayap kiri radikal umumnya. Hegemoni berikutnya dari neo-liberal, dan kemudian Third Way, ideologi, ditambah dengan kondisi fragmentasi budaya “postmodern” dan relativisme epistemologis, tampaknya mengkonfigurasi rujukan politik dominan untuk sistem kapitalis global yang juga mulai terlihat, seperti dikatakan Slavoj Zizek, sebagai “satu-satunya permainan di kota”. Namun dalam beberapa tahun terakhir telah ada sejumlah upaya untuk mengembuskan kehidupan baru ke dalam teori politik radikal. Memanfaatkan dan mengembangkan wawasan dari poststrukturalisme, dekonstruksi, dan khususnya, Psikoanalisis Lacanian, pemikir seperti Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, dan Zizek telah dalam berbagai cara, berusaha untuk menghidupkan kembali proyek politik emansipatif, mengekstraksi itu dari bawah bangunan runtuh Marxisme. Secara luas, disebut pendekatan “pos-Marxis” atau analisis wacana melibatkan revisi radikal Marxisme, menolak ekonomi dan esensialisme kelas yang didirikannya; bukan menegaskan keutamaan dan otonomi dari dimensi politik di luar determinisme kelas dan dialektika.

Justru penekanan pada keunggulan dan otonomi politik inilah yang juga mencirikan anarkisme; yang membedakannya dari Marxisme. Anarkisme menawarkan alternatif radikal untuk Marxisme dengan menekankan pentingnya dan otonomi ranah politik—khususnya kekuatan dan otoritas spesifik lembaga negara—daripada merangkumnya, seperti yang dilakukan oleh Marxisme klasik, ke dalam analisis ekonomi dan hubungan kelas. Karenanya, Marxisme menawarkan alat teoretis baru untuk analisis kekuatan politik, di luar reduksi ekonomi dan kelas Marxisme. Kontribusi anarkisme terhadap politik radikal dan kedekatan teoretisnya dengan proyek-proyek paska-Marxis saat ini telah terjadi keheningan yang aneh tentang tradisi revolusioner ini di pihak para ahli teori kontemporer. Dalam hal ini, anarkisme selalu mengintai dalam bayang-bayang kaum radikal Kiri dan mungkin dapat dipandang sebagai semacam suplemen berbahaya dan berlebihan bagi Marxisme. Mei ’68 misalnya, di dalam tantangan fundamentalnya, tidak hanya pada lembaga-lembaga politik dan sosial yang dominan, tetapi juga pada konservatisme, stagnasi, dan otoritarianisme Partai Komunis; mungkin mewakili “pemulihan” momen anarkis di Eropa Barat, dan orang dapat berargumen bahwa strategi teoretis kontemporer seperti poststrukturalisme dan pos-Marxisme sampai batas tertentu diilhami oleh kritik anarkis terhadap Marxisme.

Pencapaian teoretis utama dari anarkisme adalah tepatnya untuk membuka kedok dimensi kekuasaan dan otoritas politik yang spesifik dan otonom, dan bahaya penegasan kembali mereka dalam sebuah revolusi jika diabaikan. Dengan kata lain, kekuasaan dan otoritas sekarang dipandang sebagai fenomena yang tidak bisa lagi direduksi menjadi artikulasi kelas yang berbeda. Sebelumnya, mereka harus dipahami dalam hal posisi atau tempat yang abstrak dalam sosial, memiliki imperatif struktural mereka sendiri—yaitu pengabdian diri; yang dipakai sendiri dalam berbagai kedok yang berbeda, termasuk revolusi pekerja Marxis itu sendiri. Di sana, tempat kekuasaan dan otoritas tidak dapat dengan mudah diatasi dan selalu dalam bahaya ditegaskan kembali kecuali ditangani secara khusus. Karenanya, Marxisme mengungkapkan keterbatasan teori Marxis dalam berurusan dengan masalah kekuasaan dan dibutakan oleh determinisme ekonominya. Marxisme gagal melihat kekuasaan dan otoritas sebagai fenomena yang ada, tidak dapat direduksi ke faktor-faktor ekonomi, yang membutuhkan bentuk analisis spesifik mereka sendiri. Selain itu, anarkisme menunjuk ke situs otoritas dan dominasi lain yang diabaikan dalam teori Marxis; misalnya Gereja, keluarga, dan struktur patriarki, hukum, teknologi, serta struktur dan hierarki partai revolusioner itu sendiri.

Selain itu, dengan bersikeras, melihat kekuasaan dan otoritas memiliki logika mereka sendiri, anarkisme juga memungkinkan untuk berteori—dalam politik radikal—dari domain perjuangan dan antagonisme baru. Perjuangan politik saat ini tidak lagi dapat didefinisikan hanya berdasarkan kategori kelas ekonomi, tetapi semakin ditandai oleh resistensi terhadap berbagai bentuk kekuasaan dan otoritas-regulasi negara, rasisme, pengawasan tempat kerja, sentralisasi birokrasi, dan dominasi kehidupan sehari-hari. Artinya, mereka adalah perjuangan anti-otoriter yang tidak lagi dapat didefinisikan dalam hal perjuangan kelas Marxis.

Subjek dan Revolusi

Perjuangan melawan otoritas politik ini dilihat oleh kaum anarkis sebagai perjuangan fundamental kemanusiaan itu sendiri. Bagi kaum anarkis, semua bentuk otoritas politik bersifat tidak manusiawi dan meniadakan kebebasan. Otoritas adalah gangguan brutal dan tidak perlu, tidak hanya pada kebebasan subjek, tetapi juga pada tatanan ontologis yang menjadi dasar kebebasan ini. Kebebasan didirikan, menurut anarkisme, pada tatanan sosial yang berfungsi secara alami yang secara inheren rasional dan bermoral. Karena itu masyarakat tidak memerlukan otoritas politik—ini hanya menghambat perkembangan kebebasan manusia. Begitu otoritas politik dihapuskan, menurut kaum anarkis, kebebasan manusia akhirnya akan berkembang.

Kemungkinan kebebasan manusia didasarkan pada serangkaian hubungan rasional dan etis yang secara alami terjadi dalam masyarakat. Peter Kropotkin berpendapat bahwa ada kemampuan bersosialisasi alami antara hewan dan manusia, di mana tindakan bebas dan etis dapat didirikan. Bertolak belakang dengan apa yang dilihatnya sebagai pendekatan pseudo-Darwinis, Kropotkin berpendapat bahwa kerja sama dan saling membantu di antara hewan lebih umum dan naluriah daripada kompetisi dan agresi. Menerapkan temuan-temuan ini kepada masyarakat manusia, ia berpendapat bahwa alam dan esensial prinsip masyarakat manusia adalah gotong-royong. Ini adalah prinsip organik yang mengatur masyarakat, dan dari sinilah tumbuh gagasan moralitas, keadilan, dan etika.

Tentu saja ini sangat kontras dengan gagasan Freud tentang naluri manusia sebagai agresif dan destruktif secara alami. Dalam “Civilization and  dan Its Discontents”, Freud mengklaim bahwa manusia dikarakterisasi bukan oleh rasionalitas atau kemampuan bersosialisasi yang melekat, tetapi oleh dorongan libidinous yang mendasar terhadap agresi. Oleh karena itu, struktur eksternal peradaban memaksakan pemeriksaan yang sangat diperlukan terhadap naluri-naluri ini, terlepas dari akibat yang ditimbulkan dari kesalahan superego dalam diri individu. Hanya melalui intervensi semacam orde simbolis eksternal atau artistik buatan suatu tingkat kohesi dapat dicapai. Dengan kata lain, kohesi bukanlah hasil alami masyarakat, seperti pendapat kaum anarkis, melainkan intervensi buatan yang memaksa pemisahan radikal antara individu dan keadaan alaminya, membawa keduanya ke dalam oposisi.

Ini menyoroti pertentangan utama antara anarkis klasik dan akun psikoanalitik tentang kemunculan subjek dari masyarakat. Bagi kaum anarkis, subjek muncul dari masyarakat secara harmonis, menurut “hukum alam”, dan tidak ada konflik esensial antara subjek dan masyarakat, kecuali ketika otoritas politik campur tangan. Di sini, Bakunin bersikeras pada pembagian konseptual yang ketat antara dua tatanan ontologis; yang satu “alami”, yang lain “buatan”. Yang pertama adalah tatanan hubungan sosial organik yang diatur oleh “hukum alam”, yang bangun kemanusiaan esensial dari subjek . Sehubungan dengan ini adalah tatanan artifisial; ranah institusi, hukum, dan otoritas politik; yang prinsip pemerintahannya adalah “hukum buatan”; yang secara inheren tidak bermoral, tidak rasional, dan menindas. Kontras dengan otoritas alam, otoritas buatan; suatu pemaksaan eksternal pada subjek; sesuatu yang menghambat perkembangan kemanusiaannya; melemahkan kemampuan rasional dan moral bawaannya.

Karena itu, anarkisme adalah filsafat politik radikal yang berbasis pencerahan; yang intinya adalah hubungan dialektis antara kebebasan dan otoritas. Seperti yang telah saya tunjukkan, kemungkinan kebebasan manusia dalam teori anarkis memiliki dasar dalam harmoni rasional esensial yang telah terganggu oleh operasi otoritas politik “artifisial”. Namun, keharmonisan ini berlawanan dengan kebenaran obyektif hubungan sosial; kebenaran yang terbengkalai; menunggu untuk ditemukan kembali. Itulah sebabnya rahasia kebebasan subjek, dalam teori anarkis, terletak pada pengungkapan makna dari esensi sosial ini, dari menemukan kembali hukum-hukumnya dan mengembalikan keharmonisan dan transparansi ke hubungan-hubungan sosial. Di sana, perjuangan subjek untuk kebebasan ditentukan oleh keterbukaan kebenaran rasional yang rasional ini dan mengatasi keterbatasan eksternal dari kekuasaan dan otoritas politik. Setelah otoritas politik terpusat dihancurkan, hubungan sosial akan menjadi transparan. Karenanya, Bakunin mengimani positivistik pada kemampuan sains untuk memahami cara kerja masyarakat yang mendasar dan keyakinannya bahwa revolusi anarkis akan menjadi revolusi ilmiah. Jadi, revolusi anarkis akan melibatkan perusakan otoritas, tetapi dalam perusakan ini, ada pada saat yang sama, pemulihan tatanan sosial yang rasional. Dengan kata lain, pelanggaran otoritas anarkis tidak dapat dipisahkan dari “pemulihan” ke kepenuhan sosial yang hilang.

“Apa yang Kamu Inginkan adalah Tuan yang Lain!”: Distopia Lacan

Beberapa perbedaan antara politik revolusioner utopis anarkisme klasik dan implikasi yang agak konservatif dari teori psikoanalitik telah disinggung. Memang, Freud agak skeptis tentang klaim utopis tentang politik revolusioner, seperti yang kita lihat kurang dari pandangan optimis tentang sifat manusia. Skeptisisme tentang politik radikal ini juga dimiliki oleh Lacan, dan paling terkenal ditunjukkan dalam pidatonya kepada mahasiswa di pemberontakan Mei 1968 di Paris: “Aspirasi revolusioner hanya memiliki satu kemungkinan: selalu berakhir dalam wacana sang master. Pengalaman telah membuktikan hal ini. Apa yang Anda cita-citakan sebagai revolusioner adalah seorang master. Anda akan memilikinya!” (dikutip dalam Stavrakakis). Apa sebenarnya maksudnya?

Walaupun pernyataan ini tampak tidak ambigu, ada dua implikasi yang dapat ditarik darinya sehubungan dengan pentingnya teori psikoanalitik untuk politik radikal. Implikasi pertama adalah pemberhentian langsung yang sederhana dari segala bentuk aktivitas politik radikal—serahkan histeris Anda pada aspirasi revolusioner, karena pada akhirnya akan berakhir dalam bentuk-bentuk baru dominasi. Ini tampaknya akan menyelaraskan Lacan dengan sikap apolitik konservatif dan memberikan saran bahwa ada sesuatu dalam teori Lacanian yang menarik bagi politik radikal. Namun, ada kemungkinan untuk menarik implikasi lain di sini; implikasi yang secara paradoksal menyelaraskan Lacan dengan posisi anarkis.

Seseorang mungkin berpendapat bahwa pernyataan ini dapat dianggap sebagai peringatan bagi politik radikal tentang bahaya menegaskan kembali struktur kekuasaan dan otoritas sebagai konsekuensi dari revolusi. Bukankah ini peringatan yang tidak persis sama yang diberikan kaum anarkis kepada kaum Marxis mengenai masalah negara dan politik? Dalam pengertian ini, maka, baik posisi anarkis dan Lacanian menunjuk ke tempat kekuasaan; yaitu bahaya kekuasaan dan otoritas direproduksi dalam upaya seseorang untuk mengatasinya. Kedua perspektif membahas—dengan kata lain—posisi revolusioner vis-à-vis tempat dominasi yang ia lawan—revolusioner harus menghadapi implikasi otoriter tersembunyi yang tidak diakui dari usahanya sendiri. Dengan kata lain, revolusioner diminta: apakah otoritas yang Anda lawan belum siap imanen dalam diri Anda, posisi sebagai revolusioner dan akankah revolusi Anda tidak mengarah pada pengabadian otoritas ini? Jadi pertanyaan yang harus diatasi di sini adalah: bagaimana politik radikal dapat dikonfigurasi ulang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penegasan kembali kekuasaan dan otoritas? Pertanyaan anarkis, sampai taraf tertentu juga merupakan pertanyaan Lacanian.

Tuan dan Budak : Dialektika Otoritas

Akan tetapi, sebagian dari konfigurasi ulang politik radikal melalui teori Lacanian akan melibatkan kritik terhadap struktur konseptual anarkisme itu sendiri. Karena anarkisme, seperti Marxisme, adalah wacana revolusi, maka ia harus diserahkan kepada kritik Lacanian tentang posisi revolusioner. Dengan kata lain, apakah anarkisme itu sendiri menegaskan kembali otoritas yang dilanggar? Dalam upaya untuk mengatasi posisi tuan, akankah ia memasang seorang tuan baru sebagai gantinya? Artinya, apakah anarkisme juga terperangkap dalam wacana otoriter “tuan”—wacana yang seolah-olah ingin dihapuskan? Tampaknya dari perspektif Lacanian, ada hubungan struktural antara posisi kaum revolusioner dan posisi sang guru—yang menyiratkan yang lain. Hubungan tersembunyi antara keinginan revolusioner dan dominasi yang diperebutkannya, antara pelanggaran dan otoritas, itulah masalah sentral politik revolusioner. Teori-teori seperti anarkisme harus diungkap dan dieksplorasi jika politik radikal ingin menghindari kelanggengan kekuasaan.

Memang, dalam hubungan paradoksal antara tuan dan budak, ada tercermin masalah sentral dalam anarkisme; hubungan ambigu dan tersembunyi antara revolusioner keinginan dan otoritas. Dalam dialektika Hegel, “keinginan”, yang benar-benar keinginan diri, hanya diwujudkan melalui keinginan orang lain. Dengan kata lain, apa yang diinginkan adalah pengakuan oleh orang lain dari keinginannya sendiri. Oleh karena itu, pengakuan melibatkan negasi dari pengakuan diri orang lain—karena hanya ada ruang untuk satu—sehingga memicu hubungan dominasi antara orang yang mengakui dan menginginkan yang lain (budak) dan orang yang diakui dan diinginkan (karena pengakuan diri didasarkan pada pengakuan oleh yang lain; identitas master yang diakui tergantung pada id entitas budak—orang yang mengakui). Ini memperkenalkan ke dalam hubungan ambiguitas paradoks dan potensi pembalikkan posisi. Kita dapat melihat kerawanan ini dalam semua hubungan dominasi politik dan sosial; otoritas tuan selalu bergantung pada pengakuan otoritas ini oleh budak belian—tanpa ini akan runtuh. Oposisi ini hanya didamaikan, menurut Hegel, di negara universal dan homogen—di mana baik tuan dan budak mengenali diri mereka satu sama lain.

Namun seperti yang dikemukakan Borch-Jacobsen, justru rekonsiliasi inilah yang ditolak oleh Lacan, yang menunjukkan bahwa bahkan di negara universal ini, masih akan ada perpecahan yang ditimbulkan oleh persaingan antara benci—iri satu sama lain, misalnya, antara ilmuwan dan non-ilmuwan. Ilmuwan, terutama, atas status pengetahuan. Ini persis kontradiksi yang sama yang menunjuk anarkis dalam konsep Negara Pekerja Marxis; yang seharusnya menjadi lembaga di mana pembagian kelas akan direkonsiliasi. Sebaliknya, Bakunin meramalkan bahwa perpecahan kelas baru akan muncul; yaitu antara kelas birokrasi—antara ilmuwan dan pakar, dan penduduk lainnya. Namun, ada perbedaan penting di sini: apa yang ditolak oleh kaum anarkis adalah gagasan bahwa rekonsiliasi dialektis dapat dicapai melalui negara, sementara Lacan menolak gagasan rekonsiliasi dialektis sama sekali.

Bagi Lacan, pengakuan diri yang merupakan jantung dari dialektika Hegel sebenarnya didasarkan pada kesalahan pengenalan mendasar atau méconnaissance. Artinya, seseorang hanya menjadi sadar diri melalui salah memahami keinginan orang lain, daripada mengenali diri sendiri di dalamnya. Dengan kata lain, keinginan seseorang tidak pernah keinginan untuk diri sendiri—atau tidak pernah keinginan untuk dicerminkan dalam keinginan orang lain—tetapi, itu adalah keinginan untuk sesuatu yang lain, sesuatu di luar ini. Itulah sebabnya keinginan selalu dihadapkan dengan jurang maut, kekosongan pamungkas, yang hanya bisa diatasi dalam kematian. Namun, alih-alih dihadapkan dengan ketidakmungkinan keinginan seseorang, seseorang mengobjektifkannya; yaitu seseorang menciptakan hambatan eksternal terhadapnya yang berfungsi sebagai alasan untuk tidak ada. Dengan demikian, budak menciptakan tuan di tempat keinginannya sendiri yang tidak mungkin, sebagai larangan eksternal terhadap hal itu.

Dengan demikian, budak dapat secara efektif berkata pada dirinya sendiri:

Saya dapat mewujudkan keinginan saya jika saja tidak. Untuk tuan yang menghalanginya. Apa yang benar-benar disamarkan ini adalah kebuntuan internal dari keinginan itu sendiri—memungkinkan budak untuk berfungsi jika kebuntuan ini tidak ada, justru dengan menyalahkannya pada penghalang eksternal. Dalam hal ini, cara tuan datang untuk mewakili jouissance mustahil sendiri; the theft—dari kenikmatan budak, yang merupakan kepuasan yang tidak pernah dia miliki di tempat pertama. Neurotik obsesif adalah contoh yang baik dari ini. Menurut Lacan, obsesif terlibat dalam penundaan terus-menerus atau menunda keinginannya, menunggu kematian tuannya, sehingga menempatkan tuannya menggantikan ketidakmungkinan keinginannya. Namun dengan melakukan itu, ia membatasi diri pada keberadaan yang tidak wajar—semacam kematian yang hidup.

Sekarang, bagaimana jika kasus dialektika revolusioner anarkisme berfungsi dengan cara yang persis sama? Pusat bagi anarkisme, seperti yang telah saya tunjukkan, adalah dialektika di mana subjek berusaha mengenali dirinya dan kemanusiaannya sendiri melalui mengatasi hambatan eksternal seperti negara. Oleh karena itu, negara dipandang sebagai penghalang eksternal untuk realisasi diri subjek secara progresif. Dengan demikian, realisasi ini selalu ditunda-tunda. Namun secara paradoks, justru negara,sebagai penghalang eksternal bagi identitas penuh dari subjek, yang pada saat yang sama, penting untuk pembentukan identitas yang tidak lengkap ini. Identitas subjek dicirikan sebagai dasarnya “rasional” dan “moral”—yaitu mampu mewujudkan perwujudan penuh kemanusiaan—hanya sejauh terungkapnya fakultas dan kualitas bawaan ini dicegah oleh negara. Dengan adanya otoritas politik, dengan kata lain, subjek tidak akan dapat melihat dirinya dalam hal ini. Identitas demikian lengkap dalam ketidaklengkapannya yang sangat. Keberadaan otoritas politik adalah sarana untuk membangun kepenuhan subjek yang tidak ada.

Jika kita melihat dialektika ini dalam istilah-istilah Lacanian, kita dapat menyarankan bahwa dalam wacana anarkisme, negara menduduki tempat master berhadap-hadapan dengan budak—dengan kata lain, negara berfungsi sebagai eksternalisasi dari kebuntuan internal dalam subjek; menutupi kekurangan yang tidak mungkin di jantung keinginan revolusioner itu sendiri. Dengan kata lain, apa yang negara sembunyikan adalah pelarangan eksternal; adalah kenyataan bahwa keinginan untuk realisasi diri dari subjek pada akhirnya mustahil; bahwa memang, tidak ada esensi manusia yang rasional dan moral yang telah ditekan oleh otoritas politik dan hanya menunggu untuk diungkapkan. Bahwa pada kenyataannya, di jantung subjektivitas manusia ada kekurangan atau kekosongan yang tidak mungkin diatasi. Dalam hal ini, dalam arti, negara dalam wacana anarkis melakukan fungsi yang diperlukan dalam menyamarkan kekurangan ini; beroperasi sebagai alasan agar konfrontasi dengan kekurangan ini dapat dihindari. Secara paradoks, kemudian, keberadaan politik otoritas memungkinkan keinginan revolusioner untuk dipertahankan: saya bisa mewujudkan kemanusiaan saya seandainya bukan karena negara yang menghalangi saya. Jadi, mungkin kita bisa mengatakan bahwa seperti halnya tuan adalah penemuan budak, demikian juga semua-menekankan, semua-mendominasi; negara adalah penemuan revolusioner—berfungsi sebagai cara untuk menunda pertemuan dengan kurangnya subjektivitasnya sendiri dan sangat tidak mungkin keinginannya. Ini tidak akan menyarankan bahwa negara hanyalah ilusi—lebih tepatnya bahwa, di sepanjang garis Foucauldian, negara berfungsi sebagai cara menyamarkan fakta bahwa kekuasaan telah menjajah subjek. Ini menghadirkan masalah mendasar bagi anarkisme: keinginan revolusionernya untuk mengatasi negara akan selalu digagalkan; karena memungkiri kebutuhan yang lebih mengganggu bagi negara untuk mempertahankan keinginannya dan menutupi ketidakmungkinannya sendiri. Bagi Lacan, maka, pelanggaran dan otoritas revolusioner terperangkap dalam kesulitan—di mana yang pertama bergantung pada yang kedua, dan ketika otoritas eksternal menghilang, sebuah larangan yang diinternalisasi muncul:

Beberapa waktu yang lalu saya mengamati bahwa untuk kalimat orang tua Karamazov, ‘Jika Tuhan mati, maka semuanya diizinkan’, kesimpulan yang memaksa diri kita sendiri dalam teks pengalaman kita adalah bahwa respons terhadap ‘Tuhan sudah mati’ adalah bahwa ‘Tidak ada yang diizinkan lagi’.

Diterjemahkan oleh: Fateh Fajar.